1. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang disebut juga dengan istilah …
a. Tujuh system Pemerintahan RI
b. Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI
c. Rechtstaat
d. Lima Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI
e. Delapan Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI
2. POkok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ini tercantum dalam ….
a. Pembukaan UUD 1945
b. Batang Tubuh UUD 1945
c. Penjelasan UUD 1945
d. Pancasila
e. Ketetapan MPR
3. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. Indonesia adalah Negara hokum
2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi
3. Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat
4. Kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan MPR
5. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas
Yang termasuk pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah ….
a. 1,2,3,dan 4 d. 2,3,4,dan 5
b. 1,2,3,dan 5 e. . semua pernyataan benar
c. 1,3.4.dan 5
4. Seluruh lembaga-lembaga Negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan hukum, artinya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada ….
a. kekuasaaan d. agama
b. kedaulatan e. hukum
c. keadilan
5. Segala kebijakan Negara dan cara melaksanakan sistem kenegaraan RI haruslah berdasarkan pada konstitusi. Artinya bahwa pemerintahan Negara RI berdasarkan pada sistem ….
a. hokum d. konstitusional
b. kekuasaan e. agama
c. kedaulatan
6. Kedudukan Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah ….
a. lebih tinggi DPR daripada Presiden
b. Lebih tinggi Presiden daripada DPR
c. kedudukan Presiden dan DPR sejajar
d. Presiden bertanggung jawab kepada DPR
e. DPR dapat menjatuhkan kedudukan Presiden
7. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. memilih Presiden dan wakil presiden
2. mengubah dan menetapkan UUD
3. melantik presiden dan wakil presiden
4. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya.
Yang merupakan tugas dan wewenang MPR adalah ….
a. 1,2,3 d. 2,3,4
b. 1,2,4 e. 1,2,3,4
c. 1,3,4
8. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara, merupakan tanggung jawab penuh ada ditangan …
a. presiden d. DPR
b. MPR e. DPR dan MPR
c. lembaga tinggi Negara
9. Dibawah ini merupakan lembaga Negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945, adalah ….
a. MA d. DPA
b. BPK e. MK
c. DPR
10. Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh ….
a. MPR d. DPA
b. DPR e. MA
c. presiden
11. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. DPR memiliki hak pengawasan terhadap pemerintah
2. DPR berwenang untuk menurunkan jabatan presiden
3. DPR berwenang mengajukan sidang istimewa
Hubungan antara kedudukan DPR terhadap kedudukan presiden adalah ….
a. 1 dan 2 d. 1,2,3
b. 1 dan 3 e. semua jawaban salah
c. 2 dan 3
12. Negara menjamin HAM tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang diatur dalam UUD 1945 pasal ….
a. pasal 27 ayat 1 d. pasal 30
b. pasal 28 e. pasal 33 ayat 3
c. pasal 29 ayat 2
13. Wujud kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam ….
a. munculnya banyak partai politik dalam masyarakat
b. maraknya demonstrasi mengecam kebijakan pemerintah
c. pelaksanaan pemilu yang sarat KKN
d. mengirimkan surat kepada presiden
e. menyampaikan aspirasi melalui DPR
14. Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali ….
a. memutus pembubaran partai politik
b. memutus perselisihan tentang hasil pemilu
c. memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hokum
d. menguji UUD terhadap Undang-Undang
e. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
15. Keberadaan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ….
a. MPR d. Pemilu
b. Presiden e. MPR dan DPR
c. Presiden dengan persetujuan DPR
16. Kewenangan lembaga Komisi Yudisial adalah berwenang….
a. mengusulkan pengangkatan hakim agung
b. mengusulkan pengangkatan Mahkamah Agung
c. Bersama Presiden mengangkat jaksa agung
d. bersama presiden mengangkat hakim agung
e. bersama DPR memberhentikan hakim agung
17. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan federasi/serikat pada masa Orde Lama pada decade waktu …
a. 1945-1949 d. 1950-1959
b. 1945-1950 e. 1959-1965
c. 1949-1950
18. Berdasarkan pasal 1 (1) UUD 1945, menyatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, berarti menjelaskan tentang ….
a. bentuk pemerintahan d. Negara kesatuan
b. bentuk Negara e. bentuk Republik
c. Negara kesatuan RI
19. Menurut Van Vollenhoven, kekusaan pemerintahan memiliki empat fungsi, kecuali ….
a. ketataprajaan (bestuur)
b. pengaturan (regeling)
c. keamanan/kepolisian (politie)
d. pengadilan (rechtspraak)
e. berdasar hokum (rechtstaat)
20. Menurut UUD 1945, penyelenggara pemerintahan yang tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia adalah …
a. MPR d. Presiden
b. MPR dan DPR e. KAPOLRI
c. DPR
21. Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan kemauan Negara, merupakan tugas dari lembaga ….
a. eksekutif d. DPR
b. legislative e. MPR
c. yudikatif
22. Menurut C.F. Strong, menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan meliputi beberapa kekuasaan, kecuali ….
a. kekuasaan diplomatic d. kekuasaan kehakiman
b. kekuatan militer e. kekuasaan legislative
c. kekuasaan yudikatif
23. Berdasarkan pasal 17 (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri diserahkan secara mutlak kepada ….
a. MPR d. MPR dan DPR
b. DPR e. Pemilu
c. presiden
24. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengangkat beberapa Lembaga Pemerintah Non Departemen antara lain, kecuali …
a. Badan Urusan Logistik (BULOG)
b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
c. Badan perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)
d. Biro Pusat Statistik (BPS)
e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
25. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. mengadili presiden jika melakukan pelanggaran konstitusi
2. memeriksa keuangan Negara
3. mengawasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara
Yang merupakan tugas dan wewenang dari BPK adalah.
a. 1 dan 2 d. 1,2,3
b. 1 dan 3 e. semua pernyataan benar
c. 2 dan 3
26. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. membuat undang-undang/kebijakan
2. melaksanakan undang-undang
3. mengontrol / mengawasi pemerintah
Menurut Miriam Budiardjo, Parlemen memiliki tugas/wewenang sebagai berikut ……
a. 1 dan 2 d. 1,2,3
b. 1 dan 3 e. semua pernyataan benar
c. 2 dan 3
27. Perhatikan data dibawah ini!
1. eksekutif 3. Kedaulatan
2. yudikatif 4. Legislative
Menurut Montesque dalam ajarannya “trias politika” membagi kekuasaan pemerintahan antara lain …
a. 1,2,3 d. 2,3,4
b. 1,2,4 e. 1,3,4
c. Semua pernyataan benar
28. Menurut pasal 24 dan 25 UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya ….
a.berada dibawah control pemerintah
b. bebas memutuskan perkara
c. lepas dari pengaruh pemerintah
d. berada dibawah pengaruh pemerintah
e. bersama MA memutuskan perkara
29. UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak ….. kali
a. dua d. lima
b. tiga e. enam
c. empat
30. Bukti bahwa Negara Indonesia berdasarkan sistem konstitusional adalah …
a. setiap pelanggaran mendapat sanksi hokum
b. Negara memiliki perangkat perundang-undangan
c. adanya pemberantasan KKN
d. kekuasaan Negara dibatasi oleh undang-undang
e. kekuasaan tertinggi Negara ada di tangan rakyat
31. Langkah yang tepat diambil oleh presiden untuk memilih menteri dalam koridor sistem pemerintahan presidensil adalah …
a. menyerahkan sepenuhnya kepada badan legislative sehingga mempresentasikan setiap anggota partai politik
b. melakukan koordinasi dengan DPR melalui mekanisme dengar pendapat
c. sepenuhnya hak mutlak presiden untuk memilih menteri sesuai kebutuhan cabinet yang dibentuk
d. mengambil calon menteri dari partai besar sebagai langkah untuk mendapat dukungan rakyat
e. melakukan koordinasi dengan partai pemenang pemilu
32. menurutUndang-Undang Dasar 1945, lembaga Negara yang mengemban fungsi judicial review atas undang-undang di Indonesia adalah …
a. Mahkamah Agung d. Dewan perwakilan Rakyat
b. Mahkamah Konstitusi e. Komisi Pemilihan Umum
c. Komisi Yudisial
33. Hans kalsen membagi bentuk organisasi Negara yang berkaitan dengan pembagian territorial atas dua hak, yaitu …
a. pusat dan daerah d. dalam dan luar negeri
b. kota dan desa e. eksekutif dan legislative
c. sentralisasi dan desentralisasi
34. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, presiden dapat diberhentikan jika …
a. melakukan korupsi
b. melanggar haluan Negara
c. perekonomian memburuk dalam masa pemerintahannya
d. merebaknya demonstrasi menuntut pembatalan suatu kebijakan
e. kepercayaan pasar modal menurun
35. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 berisi tentang …
a. penyelenggaraan pemerintahan Negara
b. wewenang MPR d. wewenang DPR
c. Hak Asasi Manusia e. wewenang presiden
36. Lahirnya istilah pancasila yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada tanggal ….
a. 29 Mei 1945 d. 1 Juni 1945
b. 30 Mei 1945 e. 17 Agustus 1945
c. 31 Mei 1945
37. Pada sidang BPUPKI pertama, muncul 3 tokoh nasionalis yang mengusulkan ide-ide pokok tentang dasar Negara RI, yaitu ….
a. Moh. Yamin, Dr. Supomo, Kihajar Dewantara
b. Dr. Supomo, Moh. Hatta, Ir. Soekarno
c. Moh. Yamin, Dr. Supomo, Ir. Soekarno
d. Moh. Hatta, Ir. Soekarno, Moh. Yamin
e. Kihajar Dewantara, Ir. Soekarno, Moh. Hatta
38. Melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma hokum Negara yang berlandaskan pancasila disebut pengamalan …
a. subyektif d. formal
b. obyektif e. non formal
c. sikap positif
39. Melaksanakan dan menaati nilai-nilai pancasila sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan pengamalan secara ….
a. subyektif d. formal
b. obyektif e. non formal
c. sikap positif
40. Pengertian pancasila sebagai ideology terbuka yaitu …
a. pancasila cocok diterapkan di Negara manapun
b. pancasila boleh dirubah sewaktu-waktu
c. pancasila berasal dari hasil pemikiran seserang saja.
d. pancasila harus menyesuaikan diri dengan jaman
e. pancasila bersifat kaku, tidak dapat dirubah
41. Istilah lain dari nilai-nilai pancasila selain sebagai ideology Negara adalah, kecuali …
a. falsafah d. dasar Negara
b. pandangan hidup e. peraturan
c. pedoman hidup
42. Negara Indonesia yang masih menjadi Negara terbelakang dengan berbagai persoalan seperti korupsi, terorisme, dll, disebabkan oleh ….
a. tiadanya keteladanan kalangan elit pemerintah yang menjadi contoh buruk dalam korupsi
b. pancasila gagal sebagai ideolgi Negara
c. kurang tegasnya hokum yang ada di Indonesia
d. masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih hidup terbelakang
e. perlu adanya perubahan dasar negara yang sesuai jaman
43. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada masa orde lama di tahun …
a. 1945-1950 d. 1945-1959
b. 1945-1949 e. 1959-1966
c. 1950-1959
44. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensil pada masa orde lama di tahun …
a. 1945-1950 d. 1945-1959
b. 1945-1949 e. 1959-1966
c. 1950-1959
45. Sumber hokum tertinggi di Negara RI adalah …
a. Pancasila d. Ketetapan MPR
b. Pembukaan UUD 1945 e. Undang-Undang
c. Batang Tubuh UUD 1945
46. lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah …
a. Mahkamah Konstitusi d. legislative
b. eksekutif e. yudikatif
c. MPR
47. Pelaksanaan Pemilu secara langsung di Indonesia dilaksanakan sejak pemilu tahun ….
a. 1998 d. 2004
b. 1999 e. 2007
c. 2006
48. Lembaga tertinggi Negara dalam pemerintahan Negara RI adalah ….
a. MPR d. presiden
b. DPR e. presiden dan wakil presiden
c. Mahkamah Konstitusi
49. Dibawah ini merupakan salah satu contoh perlindungan HAM dalam bidang politik, …
a. menyalurkan aspirasi melalui pemilu
b. mendukung aksi demonstrasi
c. kebebasan pers dilindungi
d. kebebasan menggunakan mode pakaian
e. kebebasan berbicara di depan umum
50. Presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum tahun 2004 adalah …
a. Susilo Bambang Yudoyono – Wiranto
b. Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf kalla
c. Susilo Bambang Yudoyono – Budiono
d. Susilo Bambang Yudoyono – Megawati
e. Susilo Bambang Yudoyono – Amin Rais
51. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer pada hakikatnya merupakan....
a. Intisari kebiasaan ketatanegaraan dan hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
b. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di Amerika Serikat
c. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
d. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi Amerika serikat
e. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris
52. Berikut merupakan kelemahan sistem pemerintahan Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat mengendalikan palemen, hal ini terjadi bila para anggota kabinet partai mayoritas
d. Parlemen menjadi termpat kederisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimamfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
e. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
53. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebernarnya.....
a. Presiden dan menteri-menterinya
b. Presiden bersama dengan DPR
c. Presiden dan wakil presiden
d. Kepala negara dengan menteri
e. Presiden dengan perdana menteri
54. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949 adalah...
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Konstitusi RIS 1949
c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
d. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
e. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
55. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 adalah....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
c. Konstitusi RIS 1949
d. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
e. Dekrit Presiden 1959
56. Dalam sistem Check and Balances di Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk....
a. Mengawasi pemrintah/ eksekutif dengan sejumlah hak pengawasan
b. menyetujui/ menolak mnyetujui perjanjian internasional
c. Memberhentikan Presiden dan wakil presiden atas usulan DPR
d. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
e. Memberi pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
57. Menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen, sistem pemerintahan yang harus dijalankan di Indonesia adalah....
a. Campuran
b. Quasi-presidensial
c. Quasi-parlementer
d. Presidensial
e. Parlementer
58. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yang terdapat di Indonesia adalah....
a. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah otoriter
b. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet
c. Pemerintahan dapat berlangsung dengan baik bila mendapat dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan dan keputusan-keputusan eksekutif dapat terlaksana
d. Produk hukum belum banyak memihak kepentingan rakyat, demikian juga aparat penegak hukum
e. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan professional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)
59. Salah satu kelemahan atau keburukan yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer adalah.....
a. Sering terjadi krisis kabinet
b. Program pemerintahan cebderung terhambat
c. Kabinet dapat dijatuhkan kapan saja
d. Pemerintahan cenderung stabil
e. Berpengaruhnya pengawasan DPR
60. Berikut ini adalah kelebihan pelaksanaan sistem pemerintahan RI yang berdasarkan UUD 1945 dibanding dengan sistem pemerintahan negara lain, kecuali....
a. Sistem pemerintahan kita menganut pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan
b. Presiden lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan
c. Indonesia tidak hanya menganut trias politica, tetapi juga menerapkan saptapraja
d. Sistem pemerintahan cenderung personal power sehingga peran rakyat kurang maksimal
e. Tidak ada partai oposisi sehingga antara pemerintah yang berkuasa dengan partai yang kalah saling menjatuhkan 
0 komentar:
Posting Komentar